Perusahaanmaupun institusi pemerintah membutuhkan konsultan TI. ( Baca: Sedang Memilih Konsultan IT Untuk Perusahaan? Perhatikan 5 Hal Berikut) Konsultan TI merupakan pekerjaan lepasan yang berfokus pada pemberian saran kepada pemilik organisasi tentang bagaimana cara memaksimalkan teknologi informasi guna mencapai tujuan utama.Jakarta, – Konsultan berperan penting dalam mengawal pelaksanaan sebuah proyek mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan evaluasi. Di era digital seperti saat ini, konsultan juga dituntut untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pekerjaannya. “Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, konsultan harus juga memanfaatkan teknologi. Konsultan harus memiliki sistem konsultasi dan memiliki kemampuan yang lebih baik,” kata Wakil Presiden Wapres Jusuf Kalla pada Acara Pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia INKINDO di Istana Wakil Presiden, Jln. Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat 11/01/2019. Wapres kemudian bercerita tentang sejarah lahirnya konsultan di Indonesia, dimana profesi konsultan hadir untuk mengisi kebutuhan akan pengawalan proyek dari bantuan asing. “Kalau kita bicara konsultan, sejarahnya adalah pada tahun 60-70an dimana saat itu kita membangun dengan bantuan asing. Mereka mensyaratkan adanya pihak ketiga untuk mengawasi. Kemudian muncullah perusahaan konsultan yang bekerja untuk membantu pelaksanaan proyek dari perencanaan hingga penyelesaian,” ungkapnya. Lebih jauh Wapres menyampaikan bahwa konsultan diperlukan agar perusahaan-perusahaan tidak memerlukan banyak tenaga ahli, bisa memanfaatkan tenaga outsourcing. Wapres menjelaskan bahwa INKINDO juga berperan dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia terutama dalam bidang infrastruktur mengingat cukup besarnya persentase anggaran infrastruktur dalam anggaran negara. “Secara umum, walaupun persentase anggaran untuk infrastruktur tidak sebanyak dulu, tapi karena anggaran kita semakin besar sehingga anggaran untuk infrastruktur juga semakin besar,” tuturnya. Di akhir sambutannya, Wapres mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakernas Pimpinan INKINDO seraya berpesan agar kegiatan ini dapat membahas hal-hal yang dapat dilakukan oleh konsultan untuk kebaikan masa depan bangsa. Sebelumnya, Ketua Umum INKINDO Peter Frans menyampaikan bahwa INKINDO telah memiliki rencana kerja ke depan berupa road map INKINDO Emas 2020 yang merupakan peta jalan bagi pengembangan INKINDO ke depan. Lebih lanjut Peter mengungkapkan bahwa INKINDO juga merupakan elemen bangsa yang turut memberikan sumbangan bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan. “INKINDO turut mengambil bagian memberikan sumbangan-sumbangan kepada para korban bencana alam,” ujar Peter. Wapres Jusuf Kalla dalam acara tersebut didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, dan Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi. NL/SK-KIP, SetwapresUntukmenjadi konsultan di tahun 2022, tentunya seseorang perlu memenuhi dulu kemampuan dan juga beberapa hal lain seperti kualifikasi pendidikan, sertifikasi, hingga pengalaman yang baik. Dilansir Indeed, proyeksi rerata gaji seorang konsultan di Indonesia mencapai Rp 5.268.098. Tentunya besaran ini dapat meningkat seiring perkembangan dan
JAKARTA — Ikatan Nasional Konsultan Indonesia berharap supaya pemerintah di pusat dan daerah membantu kinerja konsultan dengan meningkatkan proyek Umum DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo Peter Frans menyebutkan bahwa memang saat ini jumlah paket proyek infrastruktur berkurang sehingga pendapatan perusahaan konsultan ikut melemah."Untuk itu, pemerintah harus ada proyek-proyek infrastruktur guna mendorong kinerja Inkindo, memang tetap ada, misalnya, proyek rumah sakit atau gedung-gedung venue olahraga, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan ribuan anggota Inkindo," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Rabu 5/8/2020.Selain kepada pemerintah pusat, pihaknya juga berharap agar pemda-pemda mendorong proyek infrastruktur karena sektor tersebut diperbolehkan menjalankan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Inkindo mencatat sebanyak 27 persen perusahaan anggotanya sudah menutup usaha alias gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Jumlahnya diprediksi meningkat hingga 50 persen bila pandemi berlanjut sampai akhir ini terjadi akibat perusahaan konsultan kesulitan modal dan keuangan dan sebagian besarnya berada perusahaan di level kecil menengah yang menutup JugaSebanyak Konsultan Anggota Inkindo Gulung TikarInkindo Sektor Konstruksi Terhenti, Pelaku Usaha Bisa KolapsSebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya penguatan dan peningkatan kesempatan kerja bagi jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal tersebut terus dilakukan lewat sejumlah peraturan yang diterbitkan pemerintah. Salah satunya dengan penerbitan perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen Nomor 7 Tahun 2019."Jika sebelumnya segmen pasar pekerjaan konstruksi senilai Rp50 miliar itu termasuk paket besar, dinaikkan menjadi di atas Rp 100 miliar baru masuk kategori paket besar," ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
Dalamteknologi informasi, konsultansi (dalam bahasa Inggris: consulting atau consultancy) adalah bidang yang bertujuan membantu klien (misal perusahaan dan pemerintah) untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan menggunakan teknologi informasi.Pelaku profesi ini disebut konsultan.Konsultan membantu kliennya dengan memberikan anjuran dan konsultasi, dan terkadang jugaPertumbuhan ekonomi Republic of indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah Republic of indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur. Perbaikan dalam regulasi, fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pencapaian milestones proyek prioritas. Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian financial close untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan Pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Republic of indonesia. Guna menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah perbaikan dari sisi regulasi, fiskal dan kelembagaan. Pada tahun 2014 Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP untuk memimpin koordinasi percepatan infrastruktur prioritas dan mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek melalui Panduan OBC. Langkah perbaikan ditunjang dengan berkembangnya kapasitas Kementerian PPN / Bappenas dalam memberikan fasilitas penyiapan proyek, serta dilanjutkan oleh PPP Unit di Kementerian Keuangan dengan memberikan Project Evolution Fund PDF dan Transaction Advisory untuk proyek KPBU, sehingga diharapkan agar investor tertarik untuk mendanai proyek. Di luar hal di atas, untuk menangani kendala pengadaan tanah, telah diterbitkan Undang-Undang No. 2 tahun 2012 untuk percepatan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Peraturan tersebut dilengkapi dengan peraturan turunan yang telah direvisi sesuai kebutuhan. Mengingat dukungan Pemerintah sangat penting untuk menarik investasi Badan Usaha, Pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait pemberian VGF dan pembayaran ketersediaan layanan /availability payment. Untuk melengkapi dukungan Pemerintah tersebut, pemberian penjaminan Pemerintah telah diperluas sehingga dapat diberikan kepada BUMN yang mendapatkan penugasan pembangunan infrastruktur. Perkembangan dukungan untuk infrastruktur di Indonesia. Di tahun 2015, Pemerintah telah giat menyusun dan menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi yang mencakup perbaikan kebijakan dan peraturan untuk mendorong perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya perumusan Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Dalam sisi kebijakan fiskal, Pemerintah telah menyediakan fasilitas direct lending ke BUMN dan fasilitas availability payment dari APBN yang diharapkan dapat meningkatkan kelayakan proyek. Selain itu, perbaikan di sisi kelembagaan dapat dilihat dengan adanya peleburan antara PT Sarana Multi Infrastruktur PT SMI dengan Pusat Investasi Pemerintah disertai dengan pengembangan mandat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia PT PII Meskipun upaya-upaya Pemerintah tersebut telah memberikan dampak positif untuk penyediaan infrastruktur dan menarik investasi Badan Usaha, perlu disadari bahwa perbaikan lebih lanjut dari sisi regulasi, fiskal, dan kelembagaan masih sangat dibutuhkan. A. Perkembangan Perbaikan Regulasi untuk Mendukung Proyek Infrastruktur Berikut merupakan ringkasan dari upaya–upaya perbaikan regulasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama tahun 2015 dalam rangka menciptakan iklim percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia Peraturan yang masih tahap finalisasi Revisi Perpres No. 75/2014 Perpres tentang Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah telah mengeluarkan 8 paket kebijakan ekonomi sejak 9 September 2015 hingga 21 Desember 2015 lalu. Kedelapan paket ekonomi ini bertujuan untuk mengatur kembali regulasi Indonesia yang menghambat pertumbuhan ekonomi deregulasi, mengatur kembali birokrasi Indonesia, dan memberikan inisiatif kemudahan sehingga iklim investasi dan perekonomian di Indonesia menjadi kondusif dan menguat. Penjelasan tentang setiap Paket Kebijakan Ekonomi dan dampak positif yang diharapkan adalah sebagai berikut Paket Kebijakan Ekonomi I Deregulasi 165 peraturan, mempercepat birokrasi perizinan terkait pengadaan lahan dan izin lainnya untuk proyek infrastruktur, memperkuat kepastian hukum untuk kepemilikan lahan, serta memperjelas tata cara dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur perizinan. Paket Kebijakan Ekonomi II Mempermudah layanan dalam pemberian izin investasi di kawasan industri, memangkas durasi untuk mengurus taxation allowance dan tax holiday dan menghapus pungutan PPN untuk alat transportasi. . Paket Kebijakan Ekonomi Three Menurunkan harga BBM, gas dan tarif dasar listrik bagi industri dan menyederhanakan izin pertanahan untuk kepentingan investasi. Paket Kebijakan Ekonomi IV Memperbaiki sistem ketenagakerjaan serta sistem pendapatan yang meningkat setiap tahunnya dan memberikan kebijakan terhadap Kredit Usaha Rakyat KUR yang lebih luas dan terjangkau. Paket Kebijakan Ekonomi V Memberikan insentif berupa keringanan pajak dan revaluasi aset perusahaan dan BUMN serta individu untuk membuat sistem ekonomi dan investasi yang lebih transparan dan efisien. Paket Kebijakan Ekonomi 6 Memberikan insentif berupa kemudahan investasi daerah KEK, regulasi sumber daya air dan proses perizinan yang cepat paperless. Paket Kebijakan Ekonomi 7 Memberikan keringanan pada industri padat karya, di mana PPh 21 menjadi tanggungan perusahaan. Paket Kebijakan Ekonomi 8 Kebijakan satu peta, mempercepat pembangunan kilang minyak dalam negeri dan memberikan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan. Peraturan Presiden Tentang Proyek Strategis Nasional PSN Meskipun pemerintah di tingkat pusat telah mengeluarkan kebijakan yang positif tentang infrastruktur, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh kendala di lapangan. Mengingat penyediaan infrastruktur perlu dilakukan tepat waktu dibutuhkan pemberian fasilitas tambahan dalam rangka mempercepat pembangunan proyek yang dianggap memiliki kepentingan strategis nasional. Fasilitas yang diberikan adalah keistimewaan dalam perizinan dan non-perizinan, pengadaan pemerintah, pengadaan tanah, kandungan lokal, debottlenecking, tata ruang, dan jaminan pemerintah. Peraturan Presiden ini melampirkan daftar proyek yang dapat menerima fasilitas dan keistimewaan sebagaimana diatur dalam batang tubuh peraturan. KPPIP berperan dalam memilih proyek strategis nasional yang dilakukan dengan berkonsultasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi penanggung jawab proyek. Daftar tersebut terdiri dari 225 proyek dan 1 program ketenagalistrikan. Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Instruksi Presiden No. vi tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional telah diterbitkan pada bulan Januari 2016. Revisi Peraturan Presiden Tentang Penugasan Hutama Karya untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Berdasarkan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014, terdapat 24 ruas jalan tol dari Bakauheni hingga Banda Aceh yang akan diadakan dalam rangka mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera. Pembangunan tahap pertama diprioritaskan terhadap 8 ruas jalan tol, yang meliputi 4 ruas yang diatur pada Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014, yaitu ruas Jalan Tol Medan – Binjai, Palembang – Simpang Indralaya, Pekanbaru – Dumai, dan Bakauheni – Terbanggi Besar, dan 4 ruas jalan tol tambahan, yaitu ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, Pematang Panggang – Kayu Agung, Palembang – Tanjung Api-api, dan Kisaran – Tebing Tinggi. Prioritas pengusahaan tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri PUPR berdasarkan hasil evaluasi. Pemerintah menugaskan pengusahaan jalan tol Trans Sumatera yang disebutkan sebelumnya kepada PT Hutama Karya Persero dimana penugasan mencakup pelaksanaan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan, dengan masa konsesi selama 40 tahun. Dalam pelaksanaannya, pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan tol ini dilakukan paling lambat pada akhir tahun 2019. Peraturan Presiden Tentang Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Eight dan dalam rangka mendukung proyek prioritas KPPIP, yaitu pembangunan kilang minyak dalam negeri, maka telah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Peraturan ini menjadi panduan pelaksanaan dan upaya percepatan yang dapat dilakukan jika proyek kilang minyak akan dilakukan oleh Pemerintah dengan skema KPBU atau penugasan, dan Badan Usaha. Selain itu, Peraturan Presiden juga memberikan ruang kepada PT Pertamina untuk menjadi PJPK apabila proyek menggunakan skema KPBU. Selanjutnya, Peraturan Presiden juga mengatur tentang insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Republic of indonesia dan pihak yang bertindak sebagai pembeli bahan bakar offtaker. Peraturan Kepala LKKP No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur membutuhkan beberapa peraturan turunan untuk mendukung implementasi KPBU di Indonesia, yaitu peraturan terkait pembayaran ketersediaan layanan availability payment dan pengadaan badan usaha pelaksana. Sebagai tindak lanjut, telah diterbitkan Peraturan Kepala LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada September 2015 yang mengatur pengadaan Badan Usaha penyiapan dan Badan Usaha pelaksana proyek KPBU. Dalam pengadaan badan usaha pelaksana, pengadaan bertujuan untuk memilih badan usaha yang akan menjadi mitra kerjasama bagi PJPK untuk melaksanakan proyek KPBU. Untuk pemilihannya, dapat dilakukan metode lelang dengan prakualifikasi atau penunjukan langsung. Penunjukan langsung dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu. Dengan adanya penunjukan langsung diharapkan kegagalan lelang dapat dimitigasi dan proses pengadaan dapat dipercepat. Dalam pengadaan badan usaha penyiapan, pengadaan bertujuan untuk memilih badan usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang dipilih melalui kesepakatan atau seleksi untuk melakukan pendampingan, penyiapan, atau transaksi KPBU. Dukungan Yang Diberikan KPPIP untuk Penyusunan dan Revisi Peraturan Berdasarkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014, KPPIP memiliki mandat untuk melakukan pendampingan, memfasilitasi, mengoordinasikan, memberikan rekomendasi perubahan dan/atau penerbitan baru peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk percepatan penyediaan infrastruktur, termasuk menyelesaikan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan mandat yang diberikan, beberapa kegiatan dilakukan oleh KPPIP untuk menyusun dan merevisi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur. No. Regulasi Deskripsi i. Perubahan Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 telah menetapkan keanggotaan KPPIP. Dalam perkembangannya terdapat intansi lain yang perlu diikutsertakan dalam KPPIP, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu juga diperlukan penguatan operasional KPPIP dalam hal pengadaan barang dan jasa, terutama untuk pembentukan panel konsultan. Untuk mengakomodasi upaya percepatan penyediaan infrastruktur prioritas, Perpres No. 75/2014 perlu direvisi. 2. Keputusan Ketua KPPIP untuk membentuk Tim Kerja Timja Percepatan Pengadaan Tanah Meskipun UU No. two Tahun 2012 telah diterbitkan, pengadaan tanah tetap merupakan masalah terbesar yang memperlambat proyek infrastruktur. Kendala – Kendala yang teridenti kasi antara lain i Kesenjangan informasi antara Penanggung Jawab Proyek dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait lokasi dan rencana pengadaan tanah; ii Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan jika terdapat kendala dalam pengadaan tanah; dan three Tidak adanya pemantauan dan sinkronisasi pengalihan lahan pemerintah/BUMN/BUMD untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, KPPIP bermaksud membentuk Timja Percepatan Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan kendala- kendala di atas serta memberikan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan untuk percepatan. iii Penerbitan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pemerintah berencana untuk membangun MW pembangkit listrik sampai dengan 2019. Seluruh proyek di dalam RUPTL, termasuk proyek yang dikembangkan oleh PT PLN sendiri maupun proyek yang dikerjasamakan dengan swasta, tercakup dalam Peraturan Presiden ini. B. Perkembangan Kebijakan Fiskal Pembayaran Ketersediaan Layanan Availability Payment Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU memberikan landasan hukum atas pembayaran ketersediaan layanan availability payment. Availability payment adalah pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada badan usaha atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan kriteria yang telah ditentukan dalam kontrak KPBU. Availability payment diharapkan dapat meningkatkan kelayakan proyek untuk menarik minat investor. Pada bulan Oktober 2015, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/ untuk mengatur mekanisme pembayaran availability payment yang bersumber dari APBN. Selanjutnya akan disusun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mengatur mekanisme pembayaran availability payment dari dana APBD. Jaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung Direct Lending Sebelumnya, penjaminan proyek masih berfokus kepada skema KPBU atau APBN/APBD saja. Akan tetapi, pemerintah telah mengembangkan penjaminan untuk proyek yang menerima pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2015. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 189/ maka cakupan proyek yang dapat menerima jaminan pun diperluas dengan mengikutsertakan proyek yang ditugaskan kepada BUMN melalui Peraturan Presiden atau kepemilikannya 100% milik pemerintah. Dana Penyiapan Project Project Development Fund Saat ini, implementasi skema pendanaan KPBU masih terbatas karena belum siapnya keahlian dan pendanaan khusus untuk penyiapan proyek yang berkualitas sebagaimana dibutuhkan untuk kesuksesan proyek KPBU. Mengingat pentingnya skema KPBU untuk meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian Keuangan telah membentuk Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur PPP Unit of measurement untuk memberikan bantuan teknis dan pendanaan sebagaimana telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014. Fasilitas ini dibiayai melalui Dana Penyiapan Proyek yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 265/ C. Perkembangan Terkait Kelembagaan Penambahan Modal Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur PT SMI Pada Desember 2015, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 232/ tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah menjadi Penyertaan Modal Negara PMN pada Perusahaan Perseroan Sarana Multi Infrastruktur PT SMI yang menjadi dasar penambahan modal PT SMI sebesar Rp 18,4 Triliun. Sebelum penambahan modal tersebut, penyertaan modal Pemerintah di PT SMI hanya terbatas pada Rp two Triliun. Bersama dengan PMN tersebut, PT SMI telah mengembangkan perannya menjadi pusat pembiayaan infrastruktur di Indonesia dengan kapasitas untuk memberikan pendanaan kepada BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur. Pengembangan Fasilitas PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia PT PII Pemberian penjaminan Pemerintah merupakan salah satu faktor penting untuk menarik investasi pada proyek. Akan tetapi, penjaminan selama ini hanya dapat diberikan pada proyek dengan skema KPBU. Melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN, maka cakupan proyek yang dapat memperoleh jaminan pun diperluas. Penjaminan ini dapat diberikan kepada BUMN dimana modal atau kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pemberian jaminan juga diberikan kepada BUMN yang telah diberikan penugasan melalui Peraturan Presiden. Oleh karena itu, jumlah proyek yang dapat diberikan penjaminan oleh PT PII pun dapat bertambah. Dengan adanya perbaikan dan inisiatif baru yang dilakukan Pemerintah dalam kebijakan regulasi, skal, dan kelembagaan, diharapkan agar kendala yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur dapat diatasi sehingga keputusan percepatan yang dilakukan di tingkat pemerintah pusat dan daerah dapat segera terlaksana. ScrollSyaratikut Tender Proyek - Pada artikel kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang persyaratan Konsultan Arsitek atau Kontraktor untuk bisa mengikuti Tender Proyek dari Pemerintah, informasi ini berdasarkan persyaratan mengikuti Tender yang ada pada Website LPSE Jawa Tengah. Setelah kami coba teliti lebih lanjut antara tender-tender yang tersedia, persyaratan yang ada kurang lebih sama.
Konstruksi Media – Konsultan nasional diminta untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga mampu menangani proyek-proyek internasional dan tidak hanya proyek nasional. Melihat hal tersebut, Ketua DPN INKINDO masa bakti 2018-2022 Peter Frans mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan organisasi dalam mengembang kompetensi para anggotanya melalui lembaga sertifikasi. Akan tetapi, INKINDO saat ini hanya memiliki lembaga sertifikasi untuk badan usaha yakni LS INKINDO. Padahal untuk mengembangkan kompetensi tenaga ahli dibutuhkan lembaga sertifikasi profesi. “INKINDO memiliki lembaga sertifikasi yakni LS INKINDO, yang mensertifikasi badan usahanya. Yang menjadi problem yakni tenaga kerjanya. Untuk itu, lembaga sertifikasi profesi harus bekerja sama, badan usaha dengan tenaga kerja, sehingga kelangkaan dan pengembang terhadap tenaga kerja dapat diatasi,” kata Peter Frans disela-sela pembukaan Musyawarah Nasional ke-XII INKINDO di Westin Hotel Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 6/12/2022. Selain itu, dia berharap dengan memanfaatkan teknologi yang serba digital lembaga sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi tenaga kerja dapat cepat berkolaborasi. Sehingga pelaksanaan sertifikasi untuk para anggota dapat dilakukan dengan cepat, kompetitif dan segera. Baca Juga Harapan Ketua DPP INKINDO Jatim Munas ke-XII Tahun 2022, Berjalan Kondusif Tak sampai disitu, dalam mengembang kompetensi konsultan tentunya harus mampu bersaing di kancah internasional. Artinya tidak hanya di dalam negeri saja. Menurut Peter Frans, untuk pekerjaan di sektor konstruksi sebenarnya neracanya positif. Contohnya sekarang semua proyek-proyek jalan tol, bendungan itu didalamnya terlibat konsultan nasional. Sementara, untuk keterlibatan konsultan asing banyak berada di proyek-proyek non konstruksi. “Yang negatif itu neracanya konsultan non konstruksi, kalau konstruksi pasti positif. Semua proyek bendungan, jalan tol, bahkan pembangunan Ibu Kota Baru IKN Nusantara itu konsultan nasional semua,” tutur dia. Sementara itu, terkait dengan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan pemerintah selalu melibatkan semua pihak stakeholder lokal atau nasional, khususnya jasa konsultansi. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan tengah, Direktur Kelembagaan Pengembang Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud kiri, dan Ketua Umum DPN INKINDO Peter Frans kanan. Dok. Ist Komed “Jasa konsultansi itu bukan hanya pelaku dari daerah lain misalnya Jawa atau Sumatera, akan tetapi kita ingin memberdayakan stakeholder lokal yang ada di Kalimantan maupun Kalimantan Timur,” ungkap Yudha. “Tentunya ini ada semacam prevelensi yang kita berikan Perpres maupun regulasi turunnya yang ada sudah mengamankan bahwa konsultan nasional kalau bekerja di IKN harus melibatkan konsultan lokal, dalam hal ini melaksanakan kerja sama operasi atau sebagai sub kontraknya ke depan,” kata dia menambahkan. Dirinya berharap, ke depan pemerintah akan menyiapkan strategi untuk bisa mengangkat atau naik kelas konsultan, dari konsultan menengah menjadi konsultan besar. Tidak hanya itu, dirinya juga berusaha untuk meningkatkan konsultan kecil menjadi konsultan menengah. “Tentunya ini bisa tumbuh bersama dengan strategi pemerintah melakukan pemaketan atau programming yang sesuai. Artinya kita beri kesempatan untuk konsultan menengah ini mendapatkan pekerjaan dulu, sehingga nanti dia konsultan punya pengalaman dan ke depannya modifikasinya bisa lebih menarik dan dapat berkompetisi dengan rekan-rekan dari daerah lainnya,” tandas Yudha. Sebagaimana diketahui, dalam perhelatan Munas ke-XII INKINDO ini dilakukan dengan agenda utama yakni pemilihan Ketua Umum DPN INKINDO untuk masa bakti 2022-2026. Terpilih ketua umum nanti bakal menggantikan Ketua Umum DPN INKINDO saat ini yaitu Ir. H. Peter Frans masa bakti 2018-2022. Diharapkan dalam pelaksanaan Munas ini dapat berjalan dengan tertib dan kondusif, sehingga siapapun terpilih dapat mensupport program dan kegiatan Ketua Umum DPN INKINDO yang baru. Adapun Munas tersebut terdapat empat calon , yang mana dapat keempat calon tersebut hanya satu yang akan terpilih menjadi Ketua Umum DPN INKINDO masa bakti 2022-2026, yakni 1. Ir. H. Muhammad Dahir sebagai Ketua DPP INKINDO Sulawesi Imam Hartawan ST. MT sebagai Ketua INKINDO DKI Ir. H. Syamsul Arivin, MP Ketua DPP INKINDO Kalimantan Ir. Erie Heryadi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan , Hubungan Internasional dan Pengembangan Pasar Luar Negeri WKU PLN. Baca Artikel Selanjutnya
2 Konsultan Pengawas. Konsultan Pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek (owner) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat berupa badan usaha atau perorangan. Perlu sumber daya manusia yang ahli di bidangnya masing-masing seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal elektrikal, listrik, dan lain-lain
Pemerintah mendatangkan konsultan ahli ke Indonesia untuk proyek teknologi hal ini berarti - pemerintah mendatangkan konsultan ahli ke Indonesia untuk proyek teknologi hal ini berarti - pemerintah mendatangkan konsultan ahli ke Indonesia untuk proyek teknologi hal ini berarti - Pemerintahan menandatangankan konsultan ahli ke indonesia untuk proyek teknologi .hal ini berarti - tolong di jawab pin dong plis - pemerintah Indonesia mendatangkan konsultan ahli ke Indonesia untuk proyek teknologi hal ini - pemerintahan mendatangkan konsultan ahli ke indonesia untuk proyek teknologi. hal ini berarti - pemerintah mendatangkan konsultan ahli ke Indonesia untuk proyek teknologi hal ini berarti - Pemerintah Masih Buka Pendaftaran BLT UMKM Rp 2,4 Juta Tugas Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor - Pengadaan Barang dan Jasa Kesan & Pengalaman Catatan Habibie Razak Page 2 News Pemerintah Kabupaten Pacitan Sampai Butuh Konsultan Asing, Ada Apa dengan Blok Masela? 27 Davy Sukamta Paper Sip Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi … - LKPP Laporan Akhir Proyek Tentang Drone, Tenaga Kerja Asing, dan Belum Siapnya Kita untuk Persaingan Global Halaman 1 - Managed IT Services – Konsultan IT Indonesia Kesan & Pengalaman Catatan Habibie Razak Page 2 Inilah Perpres 118/2020 Tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem P… Konstruksi “Laba-laba” Makin Patut Diperhitungkan SMI Targetkan Pertumbuhan Aset 26 Persen Tahun Ini Republika Online Indonesia Industry Readiness Index INDI HOAX, Informasi Lowongan Pekerjaan Di Rekind Beredar Di Media Tidak Resmi. - Fakta News Asosiasi Kontraktor Indonesia Edisi 2 by Beni Bastian - issuu Cara Buka CV Bagi Perusahaan Pengadaan Barang dan Jasa - Dunia Notaris Universitas Hindu Indonesia Identifikasi Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Dalam Lingkup Proyek Konstruksi Pemerintah Daerah X. Tinjauan Dari Perspektif Pemerintah Dan Kontraktor - ITS Repository City Brain Solusi Untuk Masalah di Jalanan? Ips Ulangan Akhir Semester PDF September 2018 Catatan Habibie Razak Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bulan Oktober 2020 - ITN Malang Institut Teknologi Nasional Malang Smart and Intelligent Begini Cara Jepang Atasi Penurunan Muka Tanah Di Jakarta Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem P… Untitled Indonesia Industry Readiness Index Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem P… Kesan & Pengalaman Catatan Habibie Razak Page 2 Mengapa Cina Gagal Menaklukkan Dunia Fotografi? penyelenggaraan pengembangan sistem … - Ditjen Cipta Karya embracing momentum of growth through sustainable development Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktur CV. Bhadra Raya Diadili Karena Dugaan Korupsi Proyek Rp500 Juta Materi 5. perencanaan pengadaan Situs Karir Politeknik Negeri APP Jakarta - TopKarir Kesan & Pengalaman Catatan Habibie Razak Page 2 04 modul penyusunan kontrak by Budi Iteem - issuu Lowongan SAP Business One – News & Tips pINDAH IBUKOTA DAMpAK DAN IMpLIKASINYA SEBAgAI DAYA TARIK pARIWISATA Direktur CV. Bhadra Raya Diadili Karena Dugaan Korupsi Proyek Rp500 Juta LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN ppt download Tahun 2021 Indonesia Akan Memiliki 30 Ahli Alih Teknologi – RISET-Pro BRIN Konsultan Industri Buku Reformasi Politeknik PASTI-Flip eBook Pages 151 - 200 AnyFlip AnyFlip 5 Ide Bisnis Berbasis Teknologi yang Menjanjikan Commercial Acer Indonesia DUBES RI UNTUK KAMBOJA Problemnya Ada di Konektivitas - Kabar24 Sampai Butuh Konsultan Asing, Ada Apa dengan Blok Masela? Kredibel edisi 1 e proc by Budi Iteem - issuu Sistem Integrasi Pengertian dan 7 Alasan Penting Penerapannya September 2018 Catatan Habibie Razak Info Kbli - Konsultan Gue LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINT KBLI 2020 - Panduan Memilih KBLI 5 Digit & DOWNLOAD ATASI KONDISI KRITIS DENGAN TEKNOLOGI BIOMEDIS Managed IT Services – Konsultan IT Indonesia LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003 - ppt download Kebaikan Nama, Kebaikan Masa Depan pINDAH IBUKOTA DAMpAK DAN IMpLIKASINYA SEBAgAI DAYA TARIK pARIWISATA PENGATURAN antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS Bulan Oktober 2020 - ITN Malang Institut Teknologi Nasional Malang Smart and Intelligent PENGADAAN JASA KONSULTANSI SELAIN DENGAN METODA SELEKSI PDF Manajemen Organisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi Richardus Eko Indrajit - edisi Menko Airlangga Tinjau Persiapan WSBK di KEK Mandalika Airlangga Tinjau Kesiapan KEK Mandalika Jelang Event WSBK 2021 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH oleh Mudjisantosa Peraturan K3 AR4151 Seminar Arsitektur Semester I 2017-2018 by Unit Publikasi Program Studi Arsitektur ITB - issuu Indonesia Industry Readiness Index Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem P… MENGENAL Dosen Indonesia vs Dosen Luar Negeri Substansi Direktur CV. Bhadra Raya Diadili Karena Dugaan Korupsi Proyek Rp500 Juta Buletin edisi 6 Pengaruh Investor Asing Terhadap Ekonomi Pemerintah - Diduga Korupsi Rp500 Juta, Direktur CV. Bhadra Raya Dituntut Tahun Penjara Untitled Unduh…. - Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum … Cek KEK Mandalika, Menko Airlangga Semoga Proses Renovasi Selesai Sebelum World Superbike 2021 Okezone Economy PROGRAM STUI}I ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDANAREA MEDAN PRINSIP TANGGUNG GUGAT PROFESI KONSULTAN PERENCANA TERHADAP KEGAGALAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI JALAN TOL PRINSIP TANGGUNG GUGAT Jokowi Minta Ahli IT Indonesia di Silicon Valley Pulang IPDMIP di Tulang Bawang Didukung Pemerintah Daerah Home - MIND ID Menko Airlangga Penyelenggaran WSBK di KEK Mandalika mendatangkan banyak wisatawan dan Meningkatkan perekonomian masyarakat Lombok Rakyat Aceh Re-Design Kostratani di Era Pandemi Covid-19 - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINT Indonesia Industry Readiness Index INDI MODUL 7 PENGENDALIAN PENGAWASAN PADA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Pemerintahanmendatangkan konsultan ahli ke indonesia untuk proyek teknologi. hal ini berarti pemerintah indonesia mengimpor dalam bidang - 8983097 mzaky3 mzaky3 13.01.2017
Satelit Telkom - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIABALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPENGUMUMAN PENGADAANJASA KONSULTAN TEKNIS PENDAMPINGAN PROYEK KPBU SATELIT MULTIFUNGSI PEMERINTAHPanitia Pengadaan Jasa Konsultan Teknis Pendampingan Proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia BP3TI mengundang Badan Hukum Nasional dan Asing untuk mengikuti prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultan Teknis Pendampingan Jasa Konsultan KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah “Jasa Konsultan”. Proses pengadaan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa lingkup Jasa Konsultan meliputiTahap 1 Menyiapkan kajian teknis yang menjadi bagian dari kajian akhir prastudi kelayakan yang komprehensif untuk Proyek Satelit Multifungsi, yang antara lain terdiri dari kajian supply & demand atas satelit, space segment, ground segment, spektrum frekuensi dan slot orbit, peluncuran, gateway/hub, tingkat kualitas layanan, serta dampak sosial dan 2 Memberikan masukan terkait aspek teknis dalam rangka memperoleh persetujuan-persetujuan dari para pemangku kepentingan yang diperlukan bagi Proyek Satelit Multifungsi seperti, namun tidak terbatas pada, jaminan pemerintah dan skema pembayaran ketersediaan 3 Mendampingi PJPK dalam proses transaksi Proyek Satelit Multifungsi yaitu pengadaan badan usaha yang meliputi tahap pra-kualifikasi, pemilihan, evaluasi, dan penandatanganan peserta pengadaan Jasa konsultan adalah sebagai berikutBadan Usaha / KSO memiliki pengalaman pada pekerjaan penyusunan Kajian Kelayakan Teknis Proyek High Throughput Satellite di tingkat internasional;Badan Usaha / KSO memiliki pengalaman pada pekerjaan Pengadaan Proyek Satelit di tingkat Internasional;Badan Usaha / KSO melampirkan Surat Penyataan bahwa apabila terpilih sebagai Konsultan Teknis Pendampingan Proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah, Badan Usaha / KSO dan afiliasinya tidak akan menjadi peserta Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Satelit Multifungsi Usaha Asing dapat menjadi peserta dengan cara melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain;Saat ini lelang memasuki tahapan Prakualifikasi, dengan jadwal pemasukan dokumen prakulifikasi adalah dari tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 17 Januari 2018 Persyaratan dan jadwal lelang selengkapnya dapat dilihat sebagaimana tersedia dalam sisem elektronik pengadaan pemerintah melalui alamat 28 Desember 2017Panitia PengadaanJasa Konsultan Teknis Pendampingan Proyek KPBU Satelit Multifungsi PemerintahBalai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan InformatikaKementerian Komunikasi dan InformatikaSEKRETARIATAlamat Wisma Kodel Lantai 6 JL. Rasuna Said JakartaTelepon 021-31936590PIC Aradea +6281234563575, Elvanno +6281297639418 elva001zLR029. 1451554492756562194186375
pemerintah mendatangkan konsultan ahli ke indonesia untuk proyek teknologi
